Jakarta (MediaTalk) – Presiden RI Joko Widodo diagendakan menerima Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa.
“Hari ini, Presiden Jokowi memang diagendakan untuk menerima Mathias Cormann, Secretary General OECD di Istana Kepresidenan Bogor,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta.
Dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, Mohamad Omar serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Kunjungan Sekjen OECD Mathias Cormann ke Indonesia untuk bertemu Presiden Jokowi sebelumnya sempat didiskusikan saat pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan pimpinan Nikkei Inc., yakni Hidenaka Kato dan Daisuke Arakawa dalam rangkaian acara Nikkei Forum 29th Future Asia di Tokyo, Jepang, pekan lalu.
Saat ini Indonesia telah masuk daftar aksesi OECD sebagai negara yang sedang berproses menjadi anggota tetap.
Airlangga mengatakan aksesi adalah negara yang dalam proses menjadi anggota. Sejak 2007, Indonesia telah menjadi mitra OECD bersama Brasil, India, China, dan Afrika Selatan.
Ia mengatakan permohonan Indonesia untuk menjadi negara anggota tetap OECD telah diterima melalui Ministerial Council Meeting dalam rangka memperingati 10 tahun The OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP) yang digelar di Paris, Prancis, pada awal Mei lalu.
Menurut Airlangga, selain agar mampu keluar dari middle income trap, bergabung dengan OECD akan membuat Indonesia memiliki reformasi ekonomi tahap kedua melalui kalibrasi dengan praktik terbaik dari negara lainnya.
Pascaaksesi, Indonesia akan membuat memorandum yang mencakup 26 sektor dalam steering commitee OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.
“Arahan Presiden kita akan bentuk Project Management Office di bawah kantor Kemenko, di mana itu akan mencakup seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang jadi bagian dari OECD,” katanya.
